Fraksi PAN Desak Pemda Halmahera Tengah Fokuskan APBD untuk Ekonomi Maritim

Jakarta, IntroNusantara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sadri Kobul Giyoon Mamole, melayangkan sebuah tulisan yang mengkritisi keras terhadap kebijakan Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta menghentikan pencitraan di media dan mendesak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada sektor ekonomi maritim.

Menurut Sadri dalam tulisannya, Halmahera Tengah merupakan wilayah maritim dengan luas laut sekitar mencapai 70%, sementara daratan hanya 30%.

Adapun fraksi PAN ini, juga menyebutkan latar belakang Bupati sebagai Doktor di bidang perikanan, tentunya pembangunan seharusnya berbasis kemaritiman, terlebih saat ini daerah sedang mengalami krisis lahan akibat masifnya aktivitas pertambangan.

“Pemda jangan cari eksis branding media dengan pola pembangunan yang terbalik. Foya-foya saja kuras duit APBD Halmahera Tengah. Sektor perikanan yang harus diperkuat karena wilayah kita sudah krisis lahan akibat pertambangan,” tegas Sadri, Senin (29/6/2026).

Sadri juga menyoroti posisi strategis Halmahera Tengah yang berhadapan langsung dengan Laut Pasifik dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurutnya, ancaman global di perairan Maluku Utara serta rusaknya ekologi area tangkap nelayan harus segera diantisipasi dengan sistem pengawasan laut yang jelas.

Menyikapi berbagai masalah sosial dan ekologi sejak akhir 2024 hingga saat ini, Fraksi PAN DPRD Halmahera Tengah menyampaikan tujuh (7) Tuntutan Utama kepada Bupati:

Benahi Pengawasan Laut: Memperbaiki sistem pengawasan perairan yang dinilai amburadul dan mendesak pelimpahan wewenang pengawasan dari Provinsi ke Daerah.

Tertibkan Hutan Lindung: Melakukan penertiban kawasan hutan lindung secara masif demi menjaga kelestarian sosio-kultural masyarakat.

Perkuat Dinas Perikanan: Membangun infrastruktur perikanan yang memadai dan mengirim Kepala Dinas beserta staf ahli (bidang tangkap, budidaya, THP, manajemen, dan pemasaran) sekolah ke Jepang untuk mempercepat realisasi Blue Economy (Ekonomi Biru).

Tutup Pariwisata Eksotis dan Setop Investasi Tambang: Menutup pariwisata di pulau-pulau eksotis dari eksploitasi asing serta menghentikan investor tambang baru yang merampas ruang hidup masyarakat.

Usut Kasus Pembunuhan Patani Barat: Mendesak Bupati berkoordinasi dengan Kapolri untuk menangkap pelaku Orang Tak Dikenal (OTK) dalam kasus pembunuhan warga Desa Bobane Jaya, serta meminta transparansi anggaran APBD terkait kedatangan 7 Jenderal dalam proses penyelidikan.

Kembalikan Izin Tambang ke Daerah: Meminta Bupati menghadap Presiden untuk mengembalikan izin pertambangan ke daerah penghasil sesuai UU No. 32 tentang Otonomi Daerah demi keseimbangan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Posisikan Lembaga Adat Fagogoru: Menjadikan lembaga adat Fagogoru sebagai pilar pembangunan guna melestarikan nilai leluhur (Ngaku Rasai, Sopan Hormat, Budi Bahasa, Takut, dan Malu) sebagai identitas tiga negeri bersaudara.

Fraksi PAN berharap Bupati Halmahera Tengah tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan ruang hidup dan masa depan ekonomi masyarakat pesisir.

(Yuda/Red)