Karhutla Buli Meluas Lebih dari 100 Hektare, Kesiapsiagaan Penanganan Jadi Sorotan

Halmahera Timur, IN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Buli dan sekitarnya, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, pada September hingga awal Oktober 2026, menyoroti kesiapsiagaan serta kapasitas penanganan kebakaran di tingkat daerah.

Kebakaran di kawasan Gunung Wato-Wato dilaporkan meluas hingga lebih dari 100 hektare dan berlangsung selama beberapa hari. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap masyarakat Desa Teluk Buli dan Buli Karya yang berada di sekitar kawasan terdampak.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat dan pemuda setempat turut terlibat dalam upaya pemadaman. Sejumlah warga, termasuk pemuda dan Karang Taruna dari Desa Teluk Buli dan Buli Karya, melakukan pemadaman secara mandiri dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia.

Namun, upaya pemadaman yang dilakukan masyarakat menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan peralatan, kondisi medan, serta semakin jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Situasi tersebut membuat kemampuan masyarakat untuk menangani kebakaran secara mandiri menjadi terbatas.

Ketua Umum HPMWB Hal-Tim Kota Ternate, Rifaldi Rozim, menilai keterlibatan masyarakat dalam penanganan karhutla menunjukkan adanya kepedulian dan modal sosial di tengah masyarakat.

Menurut Rifaldi, gotong royong warga merupakan bagian penting dalam menghadapi kebakaran. Namun, partisipasi masyarakat perlu didukung oleh sistem penanggulangan bencana yang terkoordinasi.

“Masyarakat memiliki kepedulian dan kemauan untuk membantu ketika terjadi kebakaran. Namun, masyarakat juga memiliki keterbatasan. Karena itu, gotong royong masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana, bukan sebagai pengganti tanggung jawab pemerintah,” ujar Rifaldi melalui keterangan resminya yang diterima Intronusantara, Rabu (7/10/2026).

Ia mengatakan, kondisi karhutla di Buli perlu menjadi bahan evaluasi terhadap koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, pemuda, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

Menurutnya, evaluasi tersebut antara lain perlu melihat kecepatan penyampaian informasi, mobilisasi personel, ketersediaan peralatan, akses terhadap sumber air, pemantauan titik kebakaran, serta komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terdampak.

Rifaldi juga menyebut bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dalam mendukung penanggulangan karhutla. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi antarinstansi, pemadaman awal, patroli, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam penanganan kebakaran di wilayah Buli, masyarakat, pemuda, dan Karang Taruna dilaporkan turut membantu pemadaman di sejumlah titik.

Selain itu, Rifaldi menyampaikan adanya laporan mengenai sinergi antara ANTAM Group, pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat dalam menangani sejumlah titik kebakaran di wilayah Buli.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak. Namun, keterlibatan banyak unsur membutuhkan koordinasi agar upaya pemadaman tidak berjalan sendiri-sendiri dan masyarakat yang terlibat tetap berada dalam kondisi yang aman,” ujarnya.

Rifaldi juga menyoroti pentingnya mekanisme komunikasi hingga tingkat desa. Menurutnya, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran memiliki posisi penting dalam memberikan informasi awal, tetapi tetap membutuhkan dukungan kelembagaan ketika kebakaran berkembang dan meluas.

“Warga bisa menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya kebakaran dan membantu memberikan informasi. Tetapi ketika api sudah meluas, tentu dibutuhkan personel, peralatan, sumber air, serta koordinasi lintas lembaga. Jangan sampai masyarakat menghadapi kebakaran besar dengan kemampuan yang terbatas,” katanya.

Menurut Rifaldi, karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemadaman. Kebakaran di kawasan hutan dan lahan juga dapat berkaitan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan sumber air, serta keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.

Karena itu, ia menilai evaluasi penanganan karhutla di Buli perlu mencakup aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, tidak hanya penanganan ketika kebakaran telah terjadi.

“Pemetaan kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik api, patroli, kesiapan sumber air, ketersediaan peralatan, serta mekanisme komunikasi darurat menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan sistem penanganan yang jelas penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran tanpa harus menanggung sendiri risiko dalam proses pemadaman.

Menurutnya, gotong royong warga merupakan modal sosial penting dalam menghadapi bencana. Namun, partisipasi tersebut perlu ditempatkan sebagai bentuk kemitraan antara masyarakat dan pemerintah.

Karhutla di kawasan Buli yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 hektare menjadi perhatian dalam melihat kembali kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten Halmahera Timur. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana koordinasi, mobilisasi sumber daya, komunikasi publik, serta dukungan terhadap masyarakat telah berjalan dalam penanganan kebakaran di lapangan.