KTNA Halteng Desak Polda Malut Usut Tuntas Pembunuhan di Patani Barat

Halmahera Tengah, IntroNusantara – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara didesak segera mengusut tuntas kasus pembunuhan di wilayah Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah.

Desakan ini mencuat pascakonflik yang terjadi di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Sekaligus Wakil Ketua Harian PDK Kosgoro Halmahera Tengah, Kaderun Karim, pada Kamis (14/5/2026).

Kaderun meminta aparat kepolisian bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Hal ini penting agar pelaku pembunuhan segera teridentifikasi dan diproses hukum.

Menurutnya, pengungkapan kasus sangat krusial untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjaga stabilitas keamanan pascakonflik.

“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Polda Maluku Utara segera mengusut tuntas kasus pembunuhan di Patani Barat agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” ujar Kaderun kepada wartawan.

Bantuan untuk Nelayan Terdampak

Selain penegakan hukum, Kaderun mendesak Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara segera berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah.

Koordinasi ini diperlukan untuk menyalurkan bantuan bagi warga Desa Sibenpopo yang terdampak konflik.

Ia menyoroti kerugian besar yang dialami para nelayan setempat. Sarana utama mata pencaharian mereka mengalami kerusakan parah akibat konflik tersebut.

“Dalam peristiwa itu, sebanyak 15 unit perahu fiber milik warga dilaporkan hangus terbakar. Akibatnya, aktivitas melaut masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan menjadi terhambat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kaderun menilai Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara sejauh ini masih pasif dan belum menunjukkan langkah konkret.

“Jangan hanya memberikan beban kepada Dinas Perikanan Halteng. Dinas Perikanan Provinsi Malut juga harus turun tangan mengambil langkah nyata untuk menyalurkan bantuan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan pengadaan kembali perahu fiber yang terbakar.

Sarana tersebut merupakan alat utama nelayan untuk mencari nafkah. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar ekonomi warga terdampak bisa segera pulih.

Di akhir pernyataannya, Kaderun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri. Ia mengimbau warga memercayakan dan mendukung penyelesaian persoalan ini secara damai melalui jalur hukum yang berlaku.

(Amby/Red)