Ternate, Intronusantara — Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Ternate mengecam keras aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap Kabid Pemberdayaan Perempuan HMI Badko Maluku Utara saat memimpin demonstrasi, Selasa (2/9/2025).
Aksi yang seharusnya menjadi ruang konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat justru dinodai dengan tindakan represif aparat.
Bagi KOHATI, insiden ini bukan sekadar pemukulan terhadap tubuh seorang perempuan, tetapi juga pelecehan terhadap martabat demokrasi di ruang publik.
Baca Juga:
Formateur HMI Ternate Desak Kapolres Halsel Dicopot Usai Dugaan Kekerasan terhadap Kader Perempuan
“Polisi seharusnya melindungi, bukan menganiaya. Kekerasan terhadap kader perempuan adalah bukti aparat kehilangan nurani dan mengkhianati konstitusi,” ujar Siti Sakinah, Formateur KOHATI HMI Ternate.
KOHATI menilai, tindakan aparat bukan hanya cacat hukum, tetapi juga melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Perbuatan ini bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP,” tegasnya.
Sebagai organisasi perempuan di tubuh HMI, KOHATI menegaskan, kekerasan ini adalah serangan terbuka terhadap suara perempuan yang berani bersuara di ruang demokrasi.
Baca Juga:
KPP Badko HMI Malut Alami Luka Saat Aksi di DPRD Halsel
Adapun enam tuntutan yang diserukan Kohati HMI Cabang Ternate, antara lain:
1. Mengecam keras segala bentuk kekerasan aparat terhadap massa aksi, khususnya kader perempuan.
2. Mendesak Kapolda Maluku Utara mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.
3. Menuntut jaminan perlindungan hukum bagi Kabid Pemberdayaan Perempuan HMI Badko Malut serta seluruh peserta aksi.
4. Mendorong kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sebagaimana amanat konstitusi.
5. Menegaskan setiap tindakan represif aparat adalah pelecehan terhadap demokrasi dan pengkhianatan terhadap HAM.
6. Mendesak Kapolda Maluku Utara segera mencopot Kapolres Halsel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat di lapangan.
Baca Juga:
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPRD Ternate, Desak Pembubaran DPR RI dan Copot Kapolri
“Setiap pukulan terhadap mahasiswa adalah pukulan terhadap demokrasi. Luka ini bukan luka individu, tetapi luka bangsa. Dan luka ini akan kami lawan bersama,” pungkasnya. (Abi/Red)
