Kritik Tajam Ekonomi UMMU: APBD Malut Rp3,5 Triliun Belum Optimal Dongkrak IPM

Ternate, IntroNusantara – Kinerja pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali menjadi sorotan tajam. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menyentuh angka Rp3,5 triliun, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini dinilai jalan di tempat karena hanya tumbuh sebesar 0,67 poin.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Dr. Sofyan Abas, menilai capaian tersebut mencerminkan tren perlambatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, pemerintah daerah dianggap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan akselerasi yang lebih masif.

“Maluku Utara masih tertinggal dibandingkan provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Besarnya belanja daerah belum diarahkan secara optimal untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan dan kompetensi tenaga kerja,” ujar Sofyan. Pada Minggu (29/3/2026)

Ancaman Ketimpangan di Tengah Investasi Tambang

Sofyan mengingatkan bahwa masifnya investasi di sektor pertambangan tidak akan memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal jika tidak diimbangi kesiapan SDM lokal. Tanpa intervensi serius pada kualitas manusia, peluang ekonomi yang masuk dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan karena masyarakat setempat gagal bersaing.

Krisis Guru di Wilayah Kepulauan

Persoalan mendasar yang disoroti adalah distribusi tenaga pengajar yang timpang, terutama di wilayah kepulauan seperti Pulau Hiri, Batang Dua, Makian, Taliabu, hingga Sanana. Akibat minimnya staf medis dan pengajar, banyak guru terpaksa mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya demi mengejar target kurikulum.

Kondisi memprihatinkan juga ditemukan di pendidikan vokasi. Di SMK Informatika Pulau Makian, misalnya, hingga kini belum tersedia guru khusus informatika serta minimnya fasilitas praktik yang memadai bagi siswa.

Kritik Prioritas Pembangunan

Lebih lanjut, Sofyan mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai lebih memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dibandingkan pembenahan fundamental sektor pendidikan.

Menurutnya, infrastruktur pendidikan dan pemenuhan tenaga pengajar adalah kebutuhan yang jauh lebih mendesak.

“Jika tidak ada pergeseran prioritas anggaran, IPM Maluku Utara akan terus tertinggal. Investasi besar yang masuk pun tidak akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat jika rakyatnya sendiri tidak siap secara kompetensi,” tegasnya.

(RMY/Red)