Ternate, Instronusantara – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di jadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, pada 15 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat di kawasan timur Indonesia.
Dalam lawatannya, Wapres Gibran dijadwalkan meninjau proyek irigasi di Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di wilayah timur Indonesia.
Baca Juga:
SMIT Desak Pembebasan 11 Warga Adat Maba Sangaji dan Hentikan Aktivitas PT Position di Maluku Utara
Hal itu di sampaikan oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, dalam pertemuan di Aula Kantor Bupati, Kamis (9/10).
Namun, pernyataan Bupati Ubaid tersebut menuai kritik dari kalangan mahasiswa di Halmahera Timur.
Salah satunya datang dari Suryanto Rauf, Dewan Penasehat Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Gotowasi (KPM-Gotowasi) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BPL HMI Cabang Ternate.
Ia secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kedatangan Wapres Gibran di Bumi Halmahera Timur.
Baca Juga:
Warga Adat Umiyal Bakar 5 Unit Rumah yang D ibangun Pemkab Raja Ampat di Pulau Sain
Menurut Suryanto, Gibran bukanlah sosok pemimpin yang layak di jadikan teladan oleh generasi muda sebagai harapan masa depan demokrasi Indonesia.
Ia juga menyayangkan langkah Bupati Halmahera Timur yang di nilai lebih memprioritaskan kedatangan Wapres ketimbang fokus pada kasus kriminalisasi 11 warga Maba Sangaji yang di duga dilakukan oleh PT Position di wilayah tersebut.
“Bagi kami, Wakil Presiden telah mencederai nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Demi kekuasaan dan ambisi, segala cara seolah di benarkan,” ujar Suryanto, Senin (13/10/2025).
Selain itu, mahasiswa Gotowasi juga menduga kunjungan Wapres Gibran berkaitan dengan proyek pembangunan pabrik smelter di Desa Soagimalaha, yang berbatasan langsung dengan Desa Gotowasi.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Bahas Stimulus Ekonomi dan Stabilitas Keuangan Naional
Pabrik tersebut disebut akan menjadi investasi terbesar di wilayah Halmahera Timur dengan nilai mencapai Rp189 triliun, bahkan melebihi skala proyek IWIP di Halmahera Tengah.
“Sebagai mahasiswa dan putra asli Halmahera Timur, kami menolak keras kedatangan Wakil Presiden pada 15 Oktober 2025 mendatang,” pungkas Suryanto.
(Abi/Red)
