Keterlambatan BLT dan Proyek Desa Picu Desakan Evaluasi Pj Kades Kusubibi

Halmahera Selatan, intronusantara — Sejumlah warga Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, menyuarakan keluhan terkait mandeknya sejumlah program pembangunan desa, Selasa (18/11/2025).

Proyek tersebut di antaranya peningkatan jalan di Dusun Kusu Hijrah dan persoalan akses air bersih, yang belum teratasi menjadi sorotan utama masyarakat.

Selain itu, keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memicu keresahan warga.

Baca juga:

Proyek Air Bersih Mangkrak, Warga Kusubibi Desak Pemda Halsel Copot PJ Kepala Desa

Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.

Kondisi jalan di Dusun Kusu Hijrah dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.

Jalan yang menjadi jalur utama aktivitas ekonomi warga itu kini tampak berlubang dan sulit dilalui ketika hujan.

“Setiap hujan, motor tidak bisa lewat. Anak sekolah susah, apalagi kalau kami mau bawa hasil kebun,” ujar Ati (42), warga setempat, sambil menunjukkan titik-titik jalan yang rusak.

Baca juga:

WALHI Malut Dampingi Warga Datangi PT. Harita Group

Ia mempertanyakan realisasi anggaran pembangunan desa. “Kami hanya dengar ada program perbaikan, tapi kondisi jalan tetap seperti ini,” ucapnya.

Selain jalan, masalah ketersediaan air bersih di Desa Kusubibi juga menjadi perhatian warga.

Sejumlah penduduk mengaku harus mencari sumber air ke lokasi yang jauh atau mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Isu lain yang memicu kekecewaan masyarakat adalah belum tersalurkannya BLT kepada penerima manfaat.

Warga menduga anggaran untuk dua tahap pencairan telah tersedia, namun belum dibagikan.

Baca juga:

Puluhan Kapling Warga Ngade Dihentikan PUPR, Warga Pertanyakan Klaim Hutan Lindung

“Sementara desa lain sudah menerima BLT, kami di sini belum dapat apa-apa,” kata Samsul (44), tokoh masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah turun tangan memastikan proses pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai aturan.

“Kami berharap ada pemeriksaan agar semuanya jelas. Masyarakat perlu tahu bagaimana anggaran digunakan,” tambahnya.

Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kusubibi mengaku telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan laporan terkait persoalan tersebut kepada pemerintah desa.

Baca juga:

HMI Komisariat Tarbiya, Usuluddin, dan FEBI IAIN Ternate Gelar Aksi Refleksi Hari Pahlawan di Depan Kantor RRI Ternate

“Kami sudah mengirimkan teguran dan laporan mengenai kondisi jalan, akses air, dan soal BLT. Namun sampai sekarang belum ada respons yang memadai,” ujar Aco (45), anggota BPD.

Ia menilai perlu ada evaluasi dari pemerintah kabupaten agar permasalahan segera ditangani.

“Jika tidak ada langkah tegas, kami akan menyampaikan laporan resmi ke tingkat kabupaten,” ujarnya.

Masyarakat berharap pemerintah kabupaten dapat segera melakukan peninjauan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

(Ar/Red)