Oleh: M Nur Hazaq Rafli | Ketua Umum HIPMA PATANI
Ketika semua orang disibukkan dengan perayaan hari ulang tahun kabupaten dan pertandingan Fagogoru yang berlangsung meriah dengan hadiah fantastis, dua kabupaten ini kembali menjadi sorotan publik.
Total hadiah yang mendekati tiga ratus juta rupiah, ditambah biaya perlengkapan acara yang menelan hampir tujuh ratus juta, menjadi pembicaraan yang tak bisa dihindari.
Namun di tengah riuh perayaan itu, masyarakat seolah melupakan persoalan besar yang hingga kini tak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Padahal momentum hari ulang tahun kabupaten seharusnya menjadi ruang refleksi—mengenang perjuangan panjang masyarakat dalam merebut, menjaga, dan mewariskan tanah ini untuk anak dan cucu di masa depan.
Yang terjadi sekarang justru berbanding terbalik. “Sang raksasa” industri ekstraktif telah mengubah seluruh wajah kehidupan masyarakat—tanah, air, dan udara. Hal yang dulunya tak pernah dipikirkan kini menjadi kecemasan sehari-hari.
Baca juga:
Polemik Desa Tertinggal: Ketidakadilan dalam Pengelolaan Dana
Masyarakat harus lebih berhati-hati menjaga kesehatan akibat ekspansi dan eksploitasi besar-besaran yang merusak ekologi secara perlahan namun pasti.
Penangkapan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat terus terjadi. Mereka yang mempertahankan tanah dan hutan—wilayah hidup leluhur—malah dianggap sebagai penghambat proses kerja industri yang bercokol kuat di Halmahera Timur.
Negara pun tampak memperlihatkan keberpihakannya: aparat dijadikan tameng untuk membela kepentingan kapital dan borjuasi, bukan rakyat yang seharusnya dilindungi.
Konflik sosial juga kian tajam di masyarakat pertambangan. Perbedaan kepentingan antara kelompok yang menerima tambang dan yang menolak memunculkan gesekan baru.
Seperti yang terjadi baru-baru ini di Halmahera Timur, ketika pemerintah desa mengklaim bahwa gerakan protes terhadap P.T. Position yang mewakili masyarakat adat justru didasari kepentingan tertentu. Tuduhan ini semakin memecah belah warga, memperkuat polarisasi yang sudah lama tumbuh.
Baca juga:
Industri Ekstraktif, Kesejahteraan Untuk Siapa?
Namun sejarah selalu berbicara lebih lurus dan jujur:
penjilat kekuasaan pada akhirnya akan tumbang,
sementara suara rakyat
yang mencintai bumi dan hutan
akan menemukan jalannya pulang.
Mandela pernah mengingatkan kita:
bangsa besar lahir dari keberanian
untuk membebaskan diri dari ketidakadilan—
bukan dari mereka
yang menjadikan kursi kekuasaan
sebagai meja makan untuk diri sendiri.
Para penjahat tidak akan pernah membangun negara.
Mereka hanya menimbun harta
dari retak-retak tanah
yang seharusnya menjadi subur
bagi anak-anak negeri.
Baca juga:
Darurat Infrastruktur Pendidikan dan Cermin Kegagalan Pengawasan di SMP Muhammadiyah Galela
Namun kini, seakan seluruh persoalan itu diabaikan. Seolah angin lalu yang tak penting. Mungkin benar apa yang pernah dikatakan Tan Malaka: “Kemerdekaan yang digagas ini hanya menguntungkan bagi segelintir orang—kaum borjuis.”
Tulisan ini hanya menjadi pengingat kecil bahwa masih banyak persoalan mendesak yang harus diperhatikan dan diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah.
Kita memiliki sejarah panjang yang menunjukkan bahwa hutan adalah jantung dan lumbung kehidupan masyarakat adat—dan sebuah bangsa hanya akan setia pada masa depannya ketika ia tidak mengkhianati akar tempat ia berpijak. (*)
